Opsi Masyarakat tentang Cagub Jambi

                                                            OPSI MASYARAKAT TENTANG

BAKAL CALON GUBERNUR PROP JAMBI

By Syamsul Bahri, pengamat, conservationis, Dosen STIE-SAK,  
syamsul_12@yahoo.co.id

Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi yang disuingkat dengan PIL”GUB”KADA Prop Jambi, diyakini akan berlangsung 2010, menurut banyak pengamat termasuk para bacagub yang sudah melakukan sosialisasi dan signal perahu pengusung yang semakin jelas.

Kegiatan sosialisasi dan pencitraan diri kepada masyarakat pemilih merupakan sebuah kegiatan maha penting, disamping untuk mendapat simpatik dari masyarakat pemilih dan pencitraan diri, juga untuk memenuhi aspek kalayakan hasil survey Independent tentang tanggapan dan bentuk partisipasi masyarakat, walaupun sistim survey ini lebih bersifat subjektivitas, sebagai sebuah Indikator diterima atau tidaknya sang bagcagub dalam sebuah Partai besar, seperti Partai Demokrat, Golkar, PAN, PDI-P, dan lain-lain, tentunya melalui mekanisme rekrutmen yang benar, dengan tidak mengenyampingkan biaya politik, apalagi bacagub Indekost yang berasal dari non kader, tentunya biaya politik cukup basar, dan itu lah realita politik di Indonesia.

Untuk mendapatkan nilai kelayakan berdasarkan survey Independent dari sebuah Partai, mamang diharuskan para bacagub dengan mesin politik yang dikenal tim sosialisasi bekerja ekstra keras dan tentunya dengan biaya tinggi, dan waktu yang cukup lama, karena sosialisasi dan pencitraan meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jambi.

Sesuatu keberuntungan para bupati yang ingin naik kelas sebagai incumbent, sambil melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melakukan sosialisasi minimal ke masyarakat sendiri, akan bernilai positif apabila kepemimpinan para incumbent itu bagus dan diterima oleh masyarakat, baik pembangunan, maupun etika dan moral, KKN dan lain-lain, dan akan bernilai negatif apabila sebaliknya, sehingga para incumbent bisa menilai dengan sendirinya secara jujur dan gentelmen.

Diakui atau tidak di akui, bahwa sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung baik turun langsung maupun pencitraan diri melalui media sangat membutuhkan biaya yang besar, bahkan akan mencapai milyaran apabila kegiatan itu dilakukan lebih dari satu tahun, namun akan berbading lurus atau tidak, akan ditentukan pada saat pendaftaran di KUPU nantinya, disamping deal politik koalisi dengan berbagai parpol secara politis dan deal koalisi dengan pertimbangan geopolitik dan etnispolitik, termasuk penentuan pendamping yang akan menjadi persoalan yang sangat sensitif

Dengan melihat apa yang terjadi selama era reformasi, dan otonomi daerah, menurut penulis timbulnya proses krisis kepercayaan yang kian hari kian meningkat terutama tokoh politik, pejabat yang pernah memerintah, dan birokrat, serta pengusaha yang ikut dalam parcaturan politik dan menjadi Pemimpin daerah, terutama di Propinsi Jambi, dengan fakta Kasus ”Amin Nasution”, ”Setda Prop Jambi”, ”Wakil Gubernur”, ”anggota DPRD Jambi dll, hal ini didasarkan pada hasil survey sementara melalui sebuah blog di internet, dan memang disadari banyak dilakukan polling, namun lebih cenderung subjektif, maka melalui blog ini dilakukan polling objektif, yang didasarkan pada hasil pengamatan asal dan back ground para bacagub Prop. Jambi saat ini

Hal ini didasarkan pada pengamatan penulis, bahwa asal bacagub yang akan bertarung pada Pil”gub”kada tahun 2010 berasal dari kelompok tersebut,  dan hampir lebih dari 80 % bacagub berasal dari Incumbent.

Polling yang kami laksanakan selama lebih dari 60 hari, sampai pada tanggal 5 Desember 2009, telah berakhir, dan akan kami lanjutkan mulai tanggal 5 Desember 2009 ini juga, sampai pada saat pelaksanaan Penyontrengan nantinya, dengan hasil sementara pada tanggal 5 Desember 2009 adalah

Dari uraian data tersebut diatas, berdasarkan asal Bacagub, dengan uraian sebabai berikut

a.       SANGAT SETUJU, dengan prosentase berdasarkan urutan tertinggi adalah sebagai berikut

Ø      Akademisi sebesar 62,5%

Ø      Profesional sebesar 31,25

Ø      Birokrat sebesar 13,3%

Ø      Politikus dan Incumbent sebesar 0,0%

b.      SETUJU dengan prosentase berdasarkan urutan tertinggi adalah sebagai berikut

Ø      Akademisi sebesar 18,75%

Ø      Birokrat sebesar 6,7%

Ø      Profesional, Politikus dan Incumbent masing-masing 0,0%

c.       KURANG SETUJU, dengan prosentase berdasarkan urutan tertinggi adalah sebagai berikut

Ø   Profesional sebesar 56,25%

Ø   Birokrat sebesar 33,30%

Ø   Politikus sebesar 14,29

Ø   Akademisi sebesar 6,25%

Ø   Incumbent sebesar 00,00%

d.      TIDAK SETUJU, dengan prosentase berdasarkan urutan tertinggi adalah sebagai berikut

Ø      Incumbent sebesar 100,0%

Ø      Politikus sebesar 85,71%

Ø      Birokrat sebesar 46,7%

Ø      Profesional dan akademisi, masing-masing sebesar 12,5%

Dari data tersebut diatas, bahwa opsi masyarakat Jambi, menginginkan Gubernur berasal dari akademisi (62,5%)  atau berasal dari Profesional (31,25%), dan tidak disetujui Gubernur berasal Incumbent (100%), Politikus (85,71%)

Dari data tersebut diatas, sebuah fenomena menarik, tentang opsi dan keinginan masyarakat tentang calon gubernur yang menjadi pilihan masyarakat menurut hasil polling, bahwa masyarakat menginginkan gubernur berasal dari ”Akademisi”, dan tidak menginginkan gubernur berasal dari Incumbent (Bupati yang masih memerintah) dengan suara 100%, maupun Politikus (85,71) serta mantan birokrat (46,7%)

Fenomena ini, memiliki makna dan pengertian bahwa, data saati ini adalah terjadi krisis kepercayaan terhadap para Incumbent terutama voter yang berasal dari wilayah para bacagub, dan Politikus, serta mantan Birokrat.

Apa yang terjadi ditengah masyarakat, baik dirasakan, maupun di amati dan di analisa oleh para votter, mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Propinsi Jambi belum baik, hal ini terbukti http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/03/03333421/tingkat.kesejahteraan.petani.jambi.terendah dan http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/05/03595030/tingkat.kesejahteraan.petani.di.jambi.terbawah.

Dengan rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi Jambi yang selalu berada di bawah indeks 100. Indeks di bawah 100 berarti biaya yang dikeluarkan petani lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang diperolehnya. NTP menunjukkan daya tukar produk pertanian dengan konsumsi barang dan jasa untuk biaya produksi. NTP di bawah 100 juga menandakan makin rendahnya daya beli petani, bahkan tingkat kesejahteraan petani di Jambi berada pada urutan terbawah, alias paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

NTP merupakan sebuah hasil ”nyata” dari berbagi macam proses pembangunan segala bidang terutama pembangunan ekonomi di Propinsi Jambi, baik yang dilakukan oleh  ”Bupati yang bertanggung jawab penuh di daerah Kabupaten, dan Gubernur Kepala Daerah, baik menyangkut tehnis Pertanian, Distribusi, Infrastruktur, kebijakan dll

Bahkan Wakil Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Jambi "Doni Parasaribu" menyatakan dalam kompas 3/12/2009, rendahnya kesejahteraan petani di Jambi akibat sistem pertanian termasuk pola distribusi penjualan secara keseluruhan tidak berpihak pada kepentingan petani. pernyataan ini sangat jelas, bahwa  petani plasma di perkebunan karet yang hanya dijadikan alat produksi perusahaan.

Data tingkat kesejahteraan petani yang digambarkan melalui NTP, serta petani menjadi bagian yang dominan, serta petani merupkan penyumbang kontribusi PDRB yang besar bagi Pemerintah Kabupaten dan Propinsi, mungkin menjadi parameter dalam polling yang menyebabkan para bacagub yang berasal dari Incumbent, Birokrat tidak didukung oleh masyarakat, sedangkan bacagub berasal dari Politikus, memang krisis kepercyaan kepada Politikus sudah berjalan lama di bumi Nusantara ini

Memang disadari, bahwa hasil polling ini belum menjadi gambaran detail keinginan masyarakat Jambi akan pemimpin yang diingini, namun hasil polling ini menjadi sebuah pencerminan masyarakat terhadap Pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat (SB)